REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir membantah laporan media yang menyatakan pemerintah telah melakukan kontak dengan Ikhwanul Muslimin untuk menyelesaikan kebuntuan politik. Menurut sebuah pernyataan, presiden belum mengajukan banding ke faksi yang dinilai bertentangan dengan kehendak rakyat Mesir.

Pernyataan itu merujuk beberapa laporan media baru-baru ini yang menuduh pemerintah sementara Mesir dan Ikhwanul Muslimin menggelar negosiasi. Sejak penggulingan Presiden Muhammad Mursi, Juli lalu, Mesir sangat terpolarisasi antara pendukung dan penentang intervensi militer.

Beberapa inisiatif rekonsiliasi yang diusulkan lembaga internasional dan tokoh politik lokal telah gagal. Muhammad Ali Bishr, anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin Mesir mengatakan tidak ada inisiatif rekonsiliasi yang di bahas di meja perundingan.

Dia mengatakan kelompoknya menolak inisiatif dialog yang disarankan pengacara Islam Ahmed Kamal Abul-Magd. Inisiatif tersebut meminta Ikhwanul mengakui pemerintahan sementara sebagai langkah pertama menuju dialog nasional.

Ikhwanul Muslimin, seperti dilaporkan Albawaba, Rabu (23/10), sejauh ini menolak untuk berpartisipasi dalam roadmap transisi pemerintah sementara. Kelompok tersebut membuat protes hampir setiap hari untuk menyerukan pengembalian Mursi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika