CANBERRA -- Latihan pasukan artileri Departemen Pertahanan Australia dituding sebagai penyebab kebakaran hutan yang melanda daerah Lithgow di wilayah Pegunungan Blue Mountains, New South Wales, 16 Oktober lalu. Kebakaran di Lithgow merupakan salah satu titik api terbesar dari musibah yang hingga Kamis (24/10) masih terjadi di sejumlah lokasi lainnya.
Kepada ABC, Wali Kota Blue Mouantais, Mark Greenhill, mengatakan meskipun tidak ada larangan menyalakan api di wilayahnya pada 16 Oktober pekan lalu, namun seharusnya Dephan menyadari kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan latihan militer. Latihan artileri itu melibatkan bahan peledak.
Pihak Dephan belum menanggapi hasil investigasi yang menuding pihaknya sebagai penyebab kebakaran. Investigasi ini dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
Menurut Komisioner Dinas Pemadam Kebakaran Shane Fitzsimmons, pihaknya tidak perduli apakah laporan investigasi penyebab kebakaran ini akan menimbulkan kontroversi. "Tugas kami adalah mencari penyebab kebakaran dan dimana lokasinya," katanya.
Khusus untuk titik kebakaran di Lithgow, api menghanguskan sekitar 48 ribu hektar hutan, merusak tiga rumah, dan mengancam sejumlah desa di sekitar daerah Bilpin.
"Kebakaran ini menghancurkan warga saya dan seharusnya tidak perlu terjadi. Saya benar-benar jengkel," kata Greenhill.
Dephan sebelumnya mengeluarkan pernyataan, pihaknya melakukan latihan militer di Marrangaroo ketika kebakaran terjadi. Dephan menyatakan telah bekerja sama dengan polisi dan para penyelidik di samping menjalankan penyelidikan sendiri.
Video: Walikota Blue Mountains Mark Greenhill dalam wawancara dengan ABC.
Perkembangan terakhir, petugas pemadam masih terus berjuang mengatasi titik-titik kebakaran di Blue Mountains, Lake Macquarie dan Southern Highlands.
Penduduk Blue Mountains dan Hawkesbury sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing dan sejumlah sekolah akan dibuka kembali. Namun Jurubicara Pemadam Kebakaran Andrew Luke mengingatkan agar warga tidak terlena dengan situasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika