REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Para pemimpin pergerakan di Libya memproklamasikan berdirinya pemerintahan terpisah di wilayah timur Libya.
Pengumuman secara unilateral ini menjadi tantangan terbaru pemerintahan pusat yang semakin melemah.
Proklamasi itu diberitakan Kamis kemaren, beberapa bulan setelah sebuah pergerakan, didukung sebagian militan dan suku-suku lokal menguasai setengah wilayah timur Libya.
Wilayah otonomi yang dinamakan Barqa itu mengklaim otoritas pemerintahan dan penguasaan sumber daya alam di wilayah itu.
Abd-Rabbo al-Barassi, kepala pemerintahan yang baru itu mengatakan, tujuan pendirian daerah otonomi itu adalah untuk memperbaiki distribusi SDA dan menghindari diskriminasi pusat.
"Tujuannya, pemerintahan lokal akan mendapat bagian SDA dalam posisi yang lebih baik dan untuk mengakhiri otoritas sentralistik Tripoli," kata al-Barassi dalam sebuah konferensi pers di Ajdabiya.
Pengumuman sepihak ini langsung ditolak oleh Tripoli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika