REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Utusan PBB, Tomas Ojea Quintana, mengatakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di Myanmar menimbulkan perasaan rasial yang lebih luas dan menjadi ancaman serius bagi reformasi ekonomi dan politik di negara tersebut.

"Situasi di negara bagian Rakhine telah memperluas narasi anti-Muslim di Myanmar, yang menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap proses reformasi," ujarnya dikutip Al-Jazeera, Jumat (25/10).

Menurutnya, masalah mendasar diskriminasi terhadap populasi Muslim Rohingya belum terselesaikan. "Dugaan pelanggaran berat sejak kekerasan meletus Juni lalu, termasuk oleh aparat keamanan negara, masih belum terselesaikan," ujarnya.

Pemerintah mengatakan sedikitnya 192 orang tewas pada Juni dan Oktober 2012, selama bentrokan antara etnis budha Rakhine dan Rohingya Muslim. Kekerasan tersebut membuat kekacauan di bagian lain negara, di mana warga Muslim menjadi target, termasuk Kamans, yang beda etnis dari Rohingya Muslim.

"Dalam pandangan kami, perubahan demokrasi dramatis di Myanmar merupakan demonstrasi perubahan pola pikir pemerintah. Di waktu kritis transisi demokrasi, tidak ada negara yang kebal terhadap perubahan, " ujarnya.

Kekerasan di utara negara bagian Rakhine, salah satu wilayah termiskin, berlanjut tahun ini dengan puluhan orang tewas dan 140 ribu orang tidak memiliki tempat tinggal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika