REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Otoritas Israel tetap melanjutkan pembangunan pemukiman di tanah Palestina meski negosiasi perundingan terus berjalan. Seorang pejabat senior di Ibu Kota Tel Aviv mengatakan rencana tender pembangunan di Jerussalem Timur dan Tepi Barat akan dimulai Ahad (27/10) mendatang.
Pejabat itu mengatakan kelanjutan pembangunan pemukiman ilegal tersebut disetujui setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry di Roma, Italia. Dalam pertemuan itu, Netanyahu membawa agenda pembangunan di tanah milik masyarakat Palestina itu.
''Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai, beberapa bulan mendatang pembangunan pemukiman di Jerussalem dan Tepi Barat akan kembali dilanjutkan,'' kata pejabat yang tidak ingin ditulis namanya itu seperti dilansir Reuters, Jumat (25/10).
Pejabat tersebut menambahkan, pejabat di Ibu Kota Ramallah, Palestina mengetahui rencana ini.Israel mendapat kecaman serius akibat pembangunan paksa pemukiman Yahudi diteritori Palestina. Pembangunan tersebut membawa Palestina pada posisi menolak semua perundingan terhadap Israel tentang perdamaian dan pengakuan negara.
Sikap Palestina itu tidak dipedulikan Israel. Namun, Palestina menggiring pertikaian Israel dan Palestina ke dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hampir semua negara anggota di PBB pun menerima pengakuan Palestina sebagai negara.
Sebuah keputusan internasional yang membuat Israel semakin lemah untuk menganeksasi wilayah Palestina. Juli lalu, AS kembali membuka peta negosiasi antara Israel dan Palestina. Kerry menjadi penengah agar kedua pihak membicarakan kembali perundingan. Keduanya setuju dengan syarat-syarat dari Palestina.
Palestina menghendaki agar Israel membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan militer Israel. Selanjutnya, Palestina juga meminta penghentian pembangunan dan mengosongkan Jerussalem Timur dan Tepi Barat dari aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi. Syarat tersebut sempat ditolak oleh Israel.
Namun, AS mendesak agar Israel menuruti syarat tersebut. Hanya saja pertentangan dari kelompok garis keras di Tel Aviv membuat Israel menarik diri dari perundingan. Negara Zionis Yahudi itu pun merencanakan kembali untuk meyulap tanah masyarakat Palestina menjadi pemukiman untuk warga negara Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika