REPUBLIKA.CO.ID, ALJIR -- Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika dilaporkan akan mendorong reformasi kontitusi sebelum Pemilihan Umum 2014.
Salah satu tujuannya untuk mengurani wewenang lembaga intelijen sebagai pengatur kepemimpinan (kingmaker), kata Ketua Umum partai Fron Pembebasa Nasional (FLN) yang memerintah.
Reuters menjelaskan, setiap langkah untuk mengurangi wewenang Kementerian Intelijen dan Keamanan (DRS) diperkirakan dapat menggangu keamanan Aljazair.
Para pengamat mengatakan intelijen sebenarnya telah memerintah di belakang layar bersama anggota elit FLN sejak negara ini merdeka dari Prancis tahun 1962.
Kebijakan Bouteflika ini dinilai merupakan bagian dari permainan politik antara FLN dan DRS yang dikepalai Mohamed Mediene.
Reformasi konstitusi ini juga diarahkan untuk membatasi masa periode keperesiden, apakah bisa mencalonkan diri untuk keempat kalinya atau tidak.
Perubahan kepemimpinan di Aljazair diamati banyak negara karena negara ini merupakan salah satu pemasok energi terbesar ke Eropa, selain menjadi mitra Amerika Serikat melawan kelompok militan di Maghreb.
Amar Saidani, Ketua Umum FLN mengatakan Boutekflika ingin membentuk masyarakat sipil dan membatasi pengaruh DRS.
Reformasi konstitusi akan membuat garis yang jelas mengenai peran pihak keamanan dan militer, katanya.
"Era kingmaker sudah berakhir karena tujuan Bouteflika adalah membangun masyarakat sipil," jelasnya.
Para mengamat memperkirakan, membatasi wewenang DRS akan mengalami kesulitan, dan lembaga pemerhati Eurasia Group dalam laporan terakhirnya mengatakan, faksi Bouteflika akan membuat 'lapangan permainan' menghadapi pihak intelijen menjelang Pemilu mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika