REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- PBB, Jumat, mendesak Arab Saudi menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di antara sejumlah pelanggaran HAM lainnya. Seruan itu muncul saat itu bersiap menyambut kampanye akhir pekan yang digalang oleh para penggiat perempuan untuk menentang larangan mengemudi.
Dewan Hak Asasi Manusia Persrikatan Bangsa Bangsa mengadopsi laporan yang berisikan 225 rekomendasi untuk perbaikan awal pekan ini di Jenewa selama Kajian Universal Periodik (UPR) terhadap catatan hak asasi kerajaan yang kaya minyak itu.
Laporan itu dikeluarkan usai ancaman Arab Saudi pekan ini untuk melakukan penindakan keras terhadap para penggiat yang bersikeras tetap menggelar rencananya pada Sabtu guna menuntut hak mengemudi di satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan mengemudi itu.
Para penggiat telah menggunakan jaringan sosial untuk menyeru perempuan Arab Saudi guna bergabung dalam kampanye itu.
Banyak dari rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa menyeru Riyadh untuk menghapus sistem yang mengharuskan perempuan untuk meminta izin dari kerabat laki-laki guna bekerja, menikah atau meninggalkan negara itu, dan satu rekomendasi mendesak untuk mencabut larangan tersebut.
Arab Saudi memiliki waktu sampai sidang reguler berikutnya di Dewan Hak Asasi Manusia pada Maret 2014 untuk menanggapi rekomendasi yang disampaikan selama UPR, yang harus dijalani oleh ke-193 negara anggota PBB setiap empat tahun.
Bandar bin Mohammad al-Aiban, yang memimpin Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi dan memimpin delegasi negara itu di Jenewa, berkeras jika negaranya telah membuat kemajuan terkait hak-hak perempuan .
Dia menunjukkan bahwa Arab Saudi telah mengalokasikan minimal 20 persen kursi di Dewan Syuranya - sebuah badan penasehat yang dapat mengusu
Ikuti Whatsapp Channel Republika
