REPUBLIKA.CO.ID, JUBA -- Kepemimpinan sebuah organisasi kepemudaan Sudan Selatan, South Sudan Youth Union, mengutuk sikap pemerintahnya yang tidak mendukung referendum unilateral yang dilakukan warga Dinka Ngok di Abyei sebuah wilayah Sudan yang berbatasan dengan Sudan Selatan.

Organisasi itu mengutuk pernyataan yang dikeluarkan Menteri Informasi dan Penyiaran Sudan Selatan, Michael Makuei Lueth, yang membuat jarak antara Sudan Selatan dan masyarakat Abyei.

"Ini pekerjaan orang-orang Abyei dan bukan Pemerintah Sudan Selatan," kata Lueth baru-baru ini.

Seteven Puoch Riek Deng, pimpinan organisasi kepemudaan Sudan Selatan mengatakan dalam pernyataan tertulis ke Sudan Tribune, bahwa organisasi mereka menolak pernyataan tersebut.

"Masyarakat Abyei telah banyak menderita. Mereka berhak mendapat perdamaian, stabilitas dan keamanan. Mereka berhak didukung dan tidak dijatuhkan oleh pemerintah Sudan Selatan, dan masyarakat Sudan Selatan membutuhkan dukungan tersebut," katanya.

"Pernyataan yang dibuat oleh Menteri Informasi merupakan tamparan di wajah rakyat Abyei dan harus ada rasa malu bagi Pemerintah Sudan Selatan meninggalkan orang Abyei di saat penting ini," katanya.

Deng mengatakan anggota organisasi pemuda menganggap tugas mereka adalah mendukung rakyat Abyei menentukan nasib mereka sendiri.

Besok masyarakat Dinka Ngok akan membuat referendum sepihak yang akan menentukan apakah Abyei akan ikut Sudan atau Sudan Selatan. Masyarakat Abyei dari suku Misseriya tidak diikutkan. Sudan, Sudan Selatan, Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat tidak mengakui referendum tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika