REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Badan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (AS) mendesak Amerika Serikat (AS), Senin (28/10), untuk melakukan penyesuaian pada proses pengumpulan data intelijennya yang telah membuat marah sekutunya.

"Harus ada kemajuan menuju sejumlah mekanisme. Bahkan jika itu terkait dengan keperluan sah suatu negara untuk menjaga keamanan mereka - yang tidak invasif dalam hal hak-hak individu," kata Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Felipe Gonzalez.

Kelompok ini merupakan bagian dari Organisasi Negara-Negara Amerika, yang juga menjadi bagian dari sistem PBB. AS menyatakan jika pihaknya perlu untuk lebih mempertimbangkan resiko dan manfaat kegiatan mata-matanya, pascakemarahan Eropa atas laporan AS menyadap Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pemimpin lainnya.

Dalam tanggapan paling komprehensifnya atas tuduhan itu, dengan menggunakan bahasa yang tidak sederhana, Gedung Putih mengatakan bahwa faktanya pihaknya memiliki keahlian teknis untuk melakukan misi spionase tertentu, tapi tidak berarti itu harus.

Sikap hati-hati Gedung Putih muncul setelah hari-hari kemarahan Eropa atas laporan yang tampaknya didasarkan dati dokumen intelijen yang dibocorkan oleh buronan AS, mantan analis keamanan Edward Snowden, dan pernyataan-pernyataan menghindar dari pejabat tinggi AS.

Spanyol juga memanggil Duta Besar AS untuk mengecam laporan baru yang menyebutkan jika AS melakukan penyadapan massal telepon warganya. Spanyol menyebutnya sebagai tidak pantas dan tidak dapat diterima.

Gonzalez, yang berasal dari Cile, mengatakan jika lingkup penyadapan NSA tampak jelas menunjukkan jika mekanisme pengawasan (antarpihak) tidak bekerja dengan benar.

Frank La Rue, seorang ahli kebebasan berpendapat PBB, mengatakan "Jika kita membiarkan ini terjadi, ini pasti akan menjadi sistem yang kejam di mana kekuasaan akan dikenakan pada orang dan pihak-pihak yang berbeda pandangan dan kritik akan diam."

Ikuti Whatsapp Channel Republika