REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sistem pendidikan di Palestina merupakah salah satu yang terbaik di Timur Tengah.

Namun, belakangan, negara yang masih dijajah Zionis ini terus mengalami kekurangan dana akibat pemutusan pendaaan dari pihak swasta dan berkurangnya pemasukan publik Palestina.

Berbagai keresahan mulai muncul seperti pemboikotan kuliah di Universitas Birzeit karena kenaikan uang kuliah.

Universitas al-Najah di Nablus, misalnya, mencari cara dengan membuka sebanyak-banyaknya kursi pendaftaran mahasiswa untuk meningkatkan pemasukan.

Tapi banyak yang mengkritisi hal itu dapat mengurangi kualitas pendidikan di universitas itu.

Terdapat 14 universitas di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan daya tampung 150.000 mahasiswa.

Kenaikan uang kuliah di Palestina membuat banyak warga miskin tidak dapat menikmati pendidikan tinggi.

Walaupun begitu, pihak universitas membantah mereka menolak warga miskin untuk kuliah atau memecat mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah.

Ahmed Atawneh, Rektor Universitas Hebron mengatakan, pihak universitas bahkan sudah menggunakan dana pensiun untuk menggaji para dosen.

Akan tetapi, mereka mengakui banyak mahasiswa yang berhenti kuliah atau menunda perkuliahan mereka karena tidak sanggup membayar.

Mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah sampai lunas tidak diperbolehkan mengikuti wisuda dan menerima ijazah.

Berbagai solusi mulai dicari mulai dari menggunakan sistem adopsi atau meningkatkan penerimaan dari donasi negara-negara Arab lainnya.

Otoritas Palestina tidak dapat menanggung semua operasional berbagai universitas itu karena sebelumnya banyak didanai Eropa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika