REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah sementara Mesir menuduh Ikhwanul Muslimin tidak ingin berusaha mengakhiri krisis politik. Di sisi lain, pemerintah bentukan militer ini mengungkapkan, "Pemerintah menyadari pentingnya rekonsiliasi, " ujar Wakil Perdana Menteri Ziad Bahaa el-Din dikutip Al-Arabiya, Kamis (31/10).

Dia mengatakan, pihak yang menolak untuk menerima rekonsiliasi dan stabilitas untuk rakyat Mesir adalah Ikhwanul Muslimin. Sementara itu, Muhammad Mursi yang berasal dari gerakan Ikhwanul Muslimin telah digulingkan dari posisi presiden pada Juli lalu.

Mursi dan pemimpin Ikhwanul Muslimin masih ditahan pemerintah. Bahaa el-Din mengatakan, Ikhwanul harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil di Mesir. "Terserah Ikhwanul Muslimin untuk memutuskan apakah ingin tinggal dalam arena politik dan sosial atau terus bertindak melawan," ujarnya.

Pengadilan untuk Mursi dijadwalkan pada Senin mendatang bersama dengan 14 tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya. Mereka dituduh menghasut kekerasan.

Pada Rabu kemarin, pemerintah Mesir menahan tokoh senior Ikhwanul Muslimin, Essam al-erian. Pasukan keamanan menangkap Erian, wakil pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan dari Ikhwanul Muslimin. Dia ditangkap di sebuah apartemen di Kairo timur. i

Ikuti Whatsapp Channel Republika