REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki mengecam rencana Israel membangun ratusan pemukim Yahudi baru di Yerusalem Timur. Ia mengancam bakal menuntut Israel lewat pengadilan internasional.
Israel mengumumkan akan membangun 1.500 rumah pemukim baru di sektor yang sebagian besar wilayah Arab Yerusalem, segera setelah negara Yahudi itu membebaskan 26 tahanan Palestina yang lama menjalani hukuman sejalan dengan komitmen kepada pembicaraan perdamaian yang didukung AS.
"Kementerian luar negeri secara serius akan segera menghubungi pengadilan dan organisasi internasional, dan mengajukan keluhan yang diperlukan untuk memerintahkan menghentikan pembangunan permukiman," kata Malki, seperti disadur dari AFP.
Ia mengutuk rencana yang disetujui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas pembangunan pemukiman.
Para pimpinan PLO segera menggelar sidang pada Kamis (31/10) malam di Ramallah. Sidang itu dipimpin Presiden Mahmud Abbas. "Para pemimpin Palestina akan mengambil sejumlah langkah dalam beberapa hari mendatang untuk menghadapi serangan permukiman," kata piminan Organisasi Pembebasan Palestina setelah pertemuan.
Seorang pejabat senior Palestina membantah laporan perunding Palestina akan mengundurkan diri sebagai protes atas tindakan Israel terbaru itu.
Rencana untuk membangun rumah pemukim baru di Yerusalem timur terungkap segera setelah Israel mulai membebaskan 21 tahanan Palestina di Tepi Barat dan lima di Jalur Gaza yang diperintah Hamas.
Negeri Bintang David itu mengatakan tidak pernah berjanji untuk membekukan pemukiman selama pembicaraan. "Israel menghormati semua kesepahaman yang dicapai sebelum pembukaan perundingan dengan Palestina," kata seorang pejabat senior kepada AFP.
"Itu dipahami semua pihak untuk perundingan-perundingan, itu sudah jelas dari awal, bahwa Israel tidak membatasi dirinya sendiri dalam membangun atau perencanaan permukiman. Israel melihat kelanjutan perundingan dengan Palestina sebagai penting."
Putaran terbaru dari pembebasan dan rencana pembangunan hampir dicerminkan pada 13 Augustus, ketika tahap pertama dari 26 tahanan dibebaskan. Israel lalu mengumumkan pembangunan lebih dari 2.000 rumah pemukim baru, terutama di Yerusalem timur.
Rakyat Palestina setuju menahan diri dari mengejar tindakan hukum terhadap Israel selama pembicaraan perdamaian yang sedang berlangsung. Namun, mereka berulang kali memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan pembangunan permukiman. Jika tidak Palestina akan meminta bantuan kepada Pengadilan Kejahatan International dan badan-badan internasional lainnya untuk menghukum Israel.
Masalah pemukiman menghancurkan putaran terakhir pembicaraan perdamaian pada 2010. Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang mendorong para pihak kembali ke meja perundingan pada Juli, sedang menuju kembali ke Israel dan Tepi Barat pekan depan dalam upaya membawa dorongan segar ke perundingan.
Palestina menyebut Israel bekerja untuk menghancurkan upaya perdamaian dengan rencana pemukiman baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika