REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Komisi Keluarga Berencana dan Kesehatan Nasional Cina mendesak pemerintah di tujuh wilayah provinsi untuk menyerahkan data jumlah penyerahan denda pengendalian kelahiran.

Denda keluarga berencana, atau biaya ganti rugi sosial, dibayarkan kepada departemen keluarga berencana lokal oleh orang tua yang melanggar kebijakan satu-anak di Cina. Denda dapat berjumlah sampai puluhan ribu yuan buat setiap tambahan anak.

Beberapa departemen dicurigai melakukan kesalahan dalam penanganan dana denda tersebut. Karena itu, seorang pengacara mengajukan petisi bagi 31 wilayah tingkat provinsi di Cina Daratan untuk mengungkapkan seluruh jumlah denda yang diterima mereka tahun lalu. Pemerintah di 19 wilayah gagal menyediakan data yang diminta.

Pengumuman pada Jumat (1/11) dikeluarkan setelah pengacara yang sama mengajukan petisi ke komisi tersebut untuk melancarkan prosedur pertimbangan kembali administratif mengenai cara menangani ke-19 wilayah itu.

Ketujuh wilayah, menurut laporan Xinhua, yang mendapat tekanan agar menyiarkan informasi mengenai denda pengendalian kelahiran adalah Provinsi Liaoning, Anhui, Jiangxi, Shandong, Hainan dan Gansu serta Kota Praja Chongqing.

Komisi tersebut menyatakan, tujuh lagi ada di wilayah setingkat provinsi sudah menanggapi dan beberapa kasus mengenai sisa lima wilayah masih ditangani.

Pada September, Kantor Audit Nasional menyiarkan hasil pemeriksaan mengenai denda yang dikumpulkan di 45 kabupaten dan kota besar di sembilan wilayah setingkat provinsi mulai awal 2009 sampai Mei 2012.

Ikuti Whatsapp Channel Republika