REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Menteri Dalam Negeri Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan, Sabtu, menuduh Amerika Serikat membunuh perdamaian melalui serangan pesawat tanpa awak yang menewaskan pemimpin Taliba Pakistan Hakimullah Mehsud.
Menteri tersebut mengatakan dalam taklimat yang diselenggarakan secara tergesa-gesa bahwa pemerintah telah menyelesaikan satu strategi untuk memulai pembicaraan dengan Taliban.
Namun serangan "drone" milik AS di Wilayah Suku Waziristan Utara telah mengakibatkan kemunduran serius dalam proses itu.
Satu delegasi yang terdiri atas tiga anggota tokoh agama utama di negeri tersebut mulanya dijadwalkan bertolak ke Waziristan pada Sabtu pagi untuk bertemu dengan Taliban guna membahas agenda yang mungkin di susun dan memutuskan tempat pembicaraan.
Kunjungan itu dibatalkan setelah serangan pesawat tanpa awak milik Amerika Serikat.
"Itu adalah pembunuhan perdamaian dan upaya perdamaian yang dilancarkan Pemerintah Pakistan," kata menteri tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam. Sebelumnya ia memimpin pertemuan pejabat tinggi mengenai situasi yang muncul akibat terbunuhnya pemimpin Taliban Pakistan.
"AS telah menikam proses perdamaian dari belakang," kata Chaudhry.
Menteri itu mengungkapkan telah dicapai kemajuan ke arah pembicaraan perdamaian dengan Taliban dan keduapihak juga telah saling bertukar pesan dan telah merintis kontak positif.
Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri di Islamabad, Sabtu, memanggil Duta Besar AS dan telah menyampaikan protes resmi sehubungan dengan serangan "drone" pada Jumat.
Ia menyatakan Duta Besar AS di Islamabad telah bertemu dengan dia dan menawarkan kondisi tertentu untuk menghentikan serangan pesawat tanpa awak. Namun ia telah menolak tawaran itu dan memberitahu Duta Besar AS bahwa dihentikannya serangan adalah tuntutan jelas dan terbuka Pakistan.
Chaudhry mengatakan pemerintah sebelumnya telah berencana untuk memulai pembicaraan Taliban tapi serangkaian serangan termasuk satu serangan terhadap para perwira senior militer selama dua bulan belakangan telah mempengaruhi proses tersebut.
Antara/Xinhua-OANA
Ikuti Whatsapp Channel Republika