REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Malacanang mengatakan pemerintah Filipina telah menyediakan tempat penampungan bagi warga Filipina yang menjalani proses pemulangan karena batas waktu 3 November yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi para pekerja ilegal berakhir.

Wakil juru bicara kepresidenan Abigail Valte mengatakan, masalah sebenarnya adalah repatriasi terus menerus warga Filipina dari Arab Saudi sebagai dampak dari kebijakan "Saudisasi".

"Harus memiliki dan menyediakan tempat penampungan bagi mereka. Ketika Anda sampai pada batas waktu undang-undang tidak memberikan kesempatan bagi mereka, mereka harus berada di tempat tinggal yang ditentukan untuk kemudian dipulangkan," kata Valte dalam wawancara radio dzRB Radio ng Bayan, Sabtu.

Menurut Valte, bisa diingat bahwa Menteri Luar Negeri Albert del Rosario telah mengajukan kasasi untuk memperpanjang izin keberadaan warga Filipina, untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh kedutaan Filipina guna menghindari antrian di jalan-jalan, yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi.

"Saudisasi" merupakan kebijakan nasional Arab Saudi yang mendorong tenaga kerja berkebangsaan Saudi di sektor swasta, yang sebagian besar didominasi oleh pekerja asing dari Asia, Eropa dan AS.

Pemerintah Saudi telah memberlakukan kebijakan untuk mempromosikan "Saudisasi", termasuk peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang akan gagal untuk mematuhi peraturan itu, karena tidak akan mendapatkan kontrak-kontrak dari pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika