REPUBLIKA, KAIRO -- Menteri Pertahanan Mesir mengatakan militer harus menikmati kekebalan hukum, imunitas alias ma'sum di bawah konstitusi baru, menurut dua bocoran rekaman yang disiarkan pada hari Jumat oleh Rasd Network.
Jenderal Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah wawancara yang direkam beberapa minggu yang lalu, tapi tidak pernah dipublikasikan.
"Anda memerlukan institusi militer ini diberi kekebalan, itu bukan imunitas bagi Abdel Fatah [menyebut dirinya ] .... Ini untuk institusi [militer], yang merupakan tulang punggung negara dalam situasi terakhir ini. Konstitusi harus mempertimbangkan itu selama masa transisi ini," kata Sisi dalam audio yang kini dimiliki Al Jazeera.
Militer menggulingkan tokoh Ikhwanul Muslimin (IM), Muhammad Mursi, presiden pertama negara itu yang terpilih secara demokratis, pada tanggal 3 Juli dan membekukan konstitusi.
Dalam audio kedua, Sisi terdengar mengatakan, "Institusi [militer] harus memiliki kekebalan karena memiliki peran ... yang dapat diperpanjang selama setidaknya 15 tahun selama periode mendatang, terlepas dari siapa yang akan berada dalam kekuasaan, apakah itu yang condong Islamis, liberal atau sekuler."
"Siapapun di masa mendatang dapat mengontrol institusi [militer] sepenuhnya, ia bisa menghancurkannya tanpa sengaja dan tanpa niat apapun," kata Sisi dalam wawancara audio yang menurut Rasd diberikan kepada Pemimpin Redaksi surat kabar harian independen, Al-Masry al-Youm, milik miliarder Naguib Sawiris yang terkenal dengan sikap pro-kudeta terhadap Mursi.
Langkah Sisi ini dinilai untuk mencegah kemungkinan oknum-oknum militer diadili pada pemerintahan berikutnya. Sementara itu Pemimpin Redaksi Al-Masry al-Youm, Yasser Risk, membantah menerima rekaman tersebut.
"Menteri pertahanan tidak mengatakan itu," katanya. Menurutnya, rekaman itu hanya dibuat-buat saja.
Di lain pihak, menurut the Washington Post, para aktivis terus mendorong agar militer menjauh dari arena politik. Termasuk tidak menggunakan peradilan militer untuk mengadili warga sipil.
Militer Mesir menguasai hampir seluruh lembaga negara termasuk dunia usaha. Perusahaan-perusahaan di bawah kendali militer menguasai lini-lini penting industri negara ini. Bahkan banyak partai dikuasai para perwira militer aktif.
Dalam pembentukan konstitusi baru, ada dorongan agar militer lebih profesional dan di lain pihak militer menginginkan adanya imunitas dan penambahan wewenang.
"Kami meminta Komite untuk mendukung larangan penggunaan peradilan militer untuk warga sipil, walaupun ada kasus pimpinan partai merupakan perwira militer aktif," kata Mona Seif, co-founder lembaga advokasi No Military Trials yang didirikan tahun 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika