REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyayangkan proses kerja Imigrasi Arab Saudi yang lamban dan rumit. Hal ini menyebabkan ribuan TKI yang menyalahi visa atau overstayers yang telah mendaftar di KBRI tak bisa mendapatkan amnesti.
Berdasarkan rilis Kementerian Luar Negeri Indonesia, hingga menjelang akhir masa amnesti, Perwakilan RI baik di Riyadh maupun di Jeddah berusaha keras menangani WNI overstayers. Hingga saat ini, WNI yang telah diberikan dokumen oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah adalah sebanyak 101.067.
Sebanyak 17.259 orang telah mengurus perbaikan status untuk bekerja di Arab Saudi. Sedangkan 6.257 WNI telah mendapatkan exit permit untuk kembali ke tanah air dan dari pantauan Perwakilan RI di Arab Saudi sekurangnya 6.075 orang telah kembali ke tanah air.
Kemenlu menyayangkan masih banyaknya jumlah WNI overstayers yang belum menyelesaikan proses amnesti tersebut. Hal ini karena proses pengurusan dokumen di Imigrasi Arab Saudi lambat dan rumit. Kesulitan tersebut juga dihadapi oleh beberapa negara yang memiliki sejumlah overstayers di Arab Saudi seperti India, Pakistan, Yaman, Sudan, Bangladesh, Ethiopia, Nigeria, Mesir, Filipina dan lain-lain.
Sebenarnya untuk menembus berbagai kendala yang dihadapi, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah pendekatan yang dilakukan pada tingkat Kepala Perwakilan, Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi, komunikasi Menteri Luar Negeri hingga Surat Presiden RI kepada Raja Abdullah sebanyak 2 (dua) kali. Disamping pelayanan dokumen, Perwakilan RI yang dibantu oleh tim dari Jakarta juga membantu memfasilitasi tiket murah bekerja sama dengan berbagai penerbangan dan membuka layanan khusus di Norcom Hotel.
Sementara itu Pemerintah juga telah memfasilitasi pemulangan dengan menggunakan Empty Hajj Flight dengan kapasitas 7.100 tempat duduk, namun baik bantuan fasilitasi tiket murah dan Empty Hajj Flight tersebut kurang mendapat antusiasme dari WNI overstayers. Hanya 715 WNI yang memanfaatkan penerbangan Empty Hajj Flight.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
