REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Wanita Muslim harus dilarang mengenakan cadar ketika menyampaikan bukti/kesaksian di pengadilan Inggris, kata seorang menteri kabinet pemerintahan Perdana Menteri David Cameron, Minggu, dengan alasan cadar akan mempersulit penilaian kesaksian seseorang.
Dalam suatu komentar yang kemungkinan akan memicu perdebatan, Ken Clarke, seorang menteri tanpa portofolio yang dulu bekerja sebagai pengacara kriminal, mengaitkan pakaian tradisional perempuan Islam dengan bagai berada "dalam sebuah kantong".
"Saya pikir kita perlu aturan yang jelas. Saya tidak berpikir saksi harus diizinkan untuk memberikan kesaksian dari balik cadar," kata Clarke, mantan menteri dalam negeri, kepada radio BBC.
"Saya tidak bisa melihat bagaimana hakim dan juri benar-benar dapat menilai kesaksian atau bukti ketika Anda menghadapi seseorang berjubah yang benar-benar tampak oleh Anda. Ini hampir mustahil untuk menyelenggarakan sebuah pengadilan yang layak jika salah satu dari orang yang terlibat bagai berada dalam sebuah kantong/tas. "
Seorang hakim pada bulan September memutuskan seorang wanita Muslim tidak bisa memberikan kesaksian di pengadilannya dengan mengenakan cadar yang memicu perdebatan tentang apakah Inggris harus mengikuti negara-negara Eropa lainnya dengan memberlakukan larangan bercadar di sekolah dan tempat umum .
Hakim Peter Murphy mengatakan ia berharap parlemen atau pengadilan yang lebih tinggi akan memberikan keputusan definitif "lebih cepat".
Inggris sejauh ini telah menjauhi upaya untuk mengikuti Prancis dan Belgia yang menyatakan ilegal bagi perempuan untuk mengenakan kerudung seluruh wajah di depan umum.
Clarke, yang mengatakan ia tidak keberatan bila seseorang mengenakan apa yang mereka sukai di luar ruang sidang asalkan itu "sopan", mengatakan penting bagi juri untuk dapat mengamati bahasa tubuh seseorang dan ekspresi wajah untuk membuat keputusan tentang apakah mereka mengatakan yang sebenarnya .
Penutup wajah oleh karena itu merupakan hambatan bagi keadilan, katanya .
"Saya benar-benar berpikir hal itu mengganggu pengadilan dan itu tidak didasarkan pada alasan Islamophobia."
Pemerintah Cameron sedang mempertimbangkan cara untuk lebih mengintegrasikan 2,7 juta Muslim Inggris tanpa membatasi hak mereka untuk kebebasan beragama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
