REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior Akbar Tandjung menilai pemerintah Republik Indonesia seharusnya mengambil langkah-langkah tegas untuk menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap isu penyadapan yang dilakukan Australia.

"Sebagai negara yang menghormati hak-hak dan 'privacy', tentu itu (penyadapan) suatu tindakan yang melanggar norma-norma pergaulan bangsa-bangsa. Jadi karena itu, menurut saya pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memperlihatkan ketidaksukaan, kekecewaannya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia," ujar Akbar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/11).

Dia mengatakan, banyak pihak juga melakukan protes, tidak hanya terhadap Australia, namun juga Amerika Serikat yang dituding ikut melakukan praktik serupa. Akbar menyatakan, pentingnya membuktikan kepada Australia atas penolakan pemerintah Indonesia terhadap praktik penyadapan, apapun reaksinya nanti.

"Pemerintah tidak perlu ragu-ragu menyampaikan kekecewaanya, ketidaksukaannya, terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah Australia," kata dia.

Sebelumnya salah satu media massa Australia mengungkap aksi penyadapan yang dilakukan Australia melalui kedutaan besarnya, terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pemberitaan itu menuai kecaman dari berbagai pihak di Tanah Air.

Kementerian Luar Negeri RI telah meminta klarifikasi pihak Australia atas pemberitaan tersebut. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aksi penyadapan yang dapat merusak hubungan antar-negara tidak terulang di masa mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika