REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan negara Barat bahwa kesepakatan dengan Iran akan menjadi tindakan "keliru". Menyoal laporan tentang kesepakatan awal untuk menghentikan kegiatan nuklir Iran.
Stasiun TV negara Iran pada Kamis (7/11) melaporkan P5+1 Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia ditambah Jerman menerima usul Iran untuk menghentikan sebagian kegiatan nuklirnya. Sebagai imbalan bagi peredaan selektif dari sanksi ekonomi, yang merusak Republik Islam tersebut.
Ketika berbicara dalam pertemuan dengan anggota Kongres AS di Jerusalem pada Kamis malam, Netanyahu mengatakan menerima kesepakatan semacam itu akan menjadi kekeliruan proposi sejarah.
"Ini adalah kesepakatan abad ini bagi Iran," kata Netanyahu, "Sebab Iran tidak kehilangan apa-apa." Menurut dia, dalam skenario kasus terbaik, "Iran akan menghentikan pengayaan uranium selama beberapa hari, tapi seluruh momentum sanksi internasional akan hilang."
Netanyahu, yang menyatakan sanksi telah membawa ekonomi Iran ke ambang jurang, menegaskan P5+1 dapat memaksa Iran untuk sepenuhnya melucuti program senjata nuklirnya.
Netanyahu kembali menyampaikan sikapnya mengenai masalah Iran. Untuk itu, Iran harus mengakhiri semua kegiatan pengayaan dan menghentikan semua pekerjaan di reaktor plutonium air berat agar sanksi dihentikan.
"Yang lain akan membuat penyelesaian damai jadi kurang mungkin," katanya. "Israel selalu memiliki hak untuk mempertahankan dirinya, sendirian, terhadap ancaman apa pun."
Presiden Israel Shimon Peres membahas masalah Iran, dengan mengajukan sikap yang tidak terlalu "hawkish". Ketika berbicara dalam sidang tahunan Israel di Jerusalem, Peres mengatakan P5+1 memulai dengan benar melalui penjatuhan sanksi atas Iran lalu bergerak ke perundingan diplomatik.
Peres juga menambahkan negara besar dunia mesti berbicara langsung dengan rakyat Iran. "Rakyat Iran kelaparan, tapi jika mereka ingin meningkatkan kondisi ekonomi mereka, mereka harus berhenti membuat rudal dan memperkaya uranium," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika