REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pihaknya siap menjalankan pemerintahan negara Palestina yang akuntabel, transparan dan bersih dari korupsi.
"Kami berkomitmen untuk membangun sebuah negara Palestina yang mempunyai transparansi, akuntabilitas dan berdasarkan negara hukum," katanya Selasa kemarin, dilansir marsad.info.
Pernyataan itu diutarakannya usai menerima hasil laporan investigasi keuangan yang diserahkan oleh Kepala Komisi Anti Korupsi Palestina, Rafiq Natseh.
Hasil investigasi itu akan diluncurkan secara resmi pada 9 Desember mendatang bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Temuan itu juga akan mengumumkan harta kekayaan pejabat tinggi Palestina, sesuai dengan arahan peraturan, jelas Marsad.
Pemerintah Palestina sendiri, belakangan ini telah menindak tegas dua menteri yang diduga terlibat dengan tindak pidana korupsi, yaitu Menteri Ekonomi Hassa Abu Libde dan Menteri Pertanian Ismail Daiq.
Keduanya mengundurkan diri setelah dilakukan investigasi yang mendalam oleh instansi yang terkait.