CANBERRA -- Tidak cuma di Indonesia, klaim tunjangan dan perjalanan dinas anggota parlemen Australia juga kerap dipertanyakan. Untuk menghilangkan kecurigaan publik, mulai tahun depan aturan klaim tunjangan anggota parlemen Australia diperketat.
Aturan klaim tunjangan bagi anggota parlemen baru itu diumumkan Menteri khusus untuk urusan negara, Michael Ronaldson Sabtu, (9/11). Dalam aturan baru yang mulai berlaku 1 Januari 2014 mendatang, pedoman untuk mengajukan klaim tunjangan diperketat selain itu anggota parlemen juga dipaksa membayar biaya tambahan sebesar 25% atas setiap pengeluaran yang salah mereka klaim.
Menteri Ronaldson mengatakan aturan baru itu diberlakukan untuk memastikan tunjangan yang diberikan negara kepada anggota parleme untuk melaksanakan tugas parlemen mereka digunakan secara baik.
"Sistem harus membantu semua anggota parlemen untuk melayani pemilih dan masyarakat Australia secara umum, terutama untuk tetap menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan memastikan uang pembayar pajak dibelanjakan dengan baik dan mempertahankan bahwa kepercayaan publik dalam sistem," katanya.
Kewajiban mengembalikan anggaran yang salah klaim dan biaya tambahan sebesar 25% dari kelebihan uang yang dibayarkan itu dimaksukan untuk memberi sanksi atas penyalahgunaan uang rakyat.
"Pemerintah percaya harus ada sistem sanksi yang diterapkan atas penggunaan uang pajak masyarakat yang tidak sepatutnya," kata Senator Ronaldson.
Perubahan lain termasuk pelatihan wajib untuk setiap anggota parlemen yang mengajukan lebih dari satu klaim perjalanan yang memerlukan penyesuaian dalam setahun, serta perbaikan sistem manajeman pencatatan oleh Departemen Keuangan.
Kementrian Negara juga diberikan hak untuk menyebutkan nama anggota parlemen yang menolak bekerjasama atas penyelidikan yang diperintahkan oleh Departemen Keuangan atas tuduhan penyalahgunaan keuangan.
Aturan mengenai perjalanan keluarga dari anggota parlemen juga akan dirombak, persyaratan bagi anggota keluarga untuk dapat mengklaim biaya perjalanan dinas harus melalui peninjauan oleh majelis pengkajian terlebih dahulu.
Sementara aturan perjalanan keluarga yang berlaku saat ini hanya mensyaratkan anggota keluarga untuk menghabiskan waktu selama tiga jam dengan anggota atau senator untuk berhak mengajukan klaim.
Majelis pengkajian berencana mengubah aturan tersebut dimana anggota keluarga dari anggota parlemen harus tiba dalam waktu 24 jam sebelum anggota parlemen tiba dan pergi dalam waktu 24 jam setelah kepulangan anggota parlemen.
Tunjangan untuk anak juga akan dibatasi bagi anak dibawah usia 18 tahun, padahal aturan yang berlaku saat ini dinyatakan pembatasan hingga anak berusia dibawah 25 tahun.
Dibawah aturan baru ini, anggota parlemen juga diwajibkan menandatangani deklarasi peringatan ketika mengajukana klaim tunjangan. Isi deklarasi itu adalah
‘Saya menyatakan perjalanan ini dilakukan didalam kapasitas seaja sebagai wakil rakyat yang dipilih dan saya mengetahui tambahan pembayaran akan diberlakukan jika penyesuaian atas klaim perjalanan ini diperlukan. "
Ikuti Whatsapp Channel Republika