REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemerintah Sudan dan satu kelompok utama pemberontak menolak untuk membiarkan para pekerja Perserikatan Bangsa Bangsa memvaksinasi 160.000 anak polio di negara-negara bagian yang dilanda konflik meskipun menyetujui gencatan senjata.

Direktur operasi kemanusiaan PBB, John Ging, mengatakan ia telah mengajukan banding kepada Dewan Keamanan PBB untuk menekan guna mengakhiri apa yang ia sebut usaha untuk menggagalkan oleh

Pemerintah Sudan dan oposisi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) pada akses kemanusiaan.

Polio telah muncul kembali di Afrika Timur. PBB khawatir bahwa konflik di negara bagian Kordofan Selatan Sudan dan Blue Nile bisa membantu menyebarkan lagi.

Para pemberontak separatis telah berjuang menghadapi pasukan pemerintah di dua negara bagian sejak pertengahan 2011.

PBB menengahi gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan SPLM-N untuk 5-12 November. ''Namun, kedua pihak tetap saja tidak membiarkan pekerja bantuan melakukan tugasnya,' kata Ging kepada wartawan, mengungkapkan frustrasi dan hambatan untuk mendapatkan akses kemanusiaan.

Ia mengatakan kedua pihak telah sepakat bagaimana vaksinasi akan dilaksanakan, tetapi SPLM-N meminta pertemuan terakhir dan pemerintah menolak pembicaraan.

"Sayangnya dan biasanya PBB tidak diberikan akses,'' katanya dan menambahkan bahwa pekerja PBB siap untuk memasuki daerah konflik yang dikuasai pemberontak dalam satu hari dan vaksinasi bisa selesai dalam empat hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika