REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (12/11) malam membatalkan rencana pembangunan 20 ribu rumah baru di Tepi Barat.
Pembatalan itu diputuskan beberapa jam setelah munculnya pengumuman rencana pembangunan rumah tersebut mendapat kritikan dari Amerika Serikat dan Palestina.
Netanyahu memerintahkan Menteri Perumahan Israel Uri Ariel untuk mempertimbangkan kembali semua langkah dalam menilai potensi pembangunan (untuk rumah-rumah baru) yang ia sebarkan tanpa koordinasi lanjutan.
Netanyahu mengatakan kepada Ariel bahwa rencana tersebut secara hukum tidak memiliki arti dan merupakan tindakan yang memunculkan konfrontasi tidak perlu dengan masyarakat internasional.
"Di saat kita sedang menjalankan upaya untuk mendekati elemen-elemen masyarakat internasional dalam mencapai kesepakatan yang lebih baik dengan Iran," bunyi pernyataan itu.
Ariel disebut-sebut akan menyetujui permintaan Netanyahu tersebut. Perintah perdana menteri Israel itu muncul setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa rencana pembangunan permukiman itu.
Washington menyatakan keprihatinan mendalam soal rencana pembangunan, yang secara tajam akan menambah jumlah terhadap 550 ribu penduduk Israel yang saat ini sudah bermukim di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Yerusalem timur Arab yang dicaplok Israel.
Netanyahu menjelaskan bahwa pengumuman yang dikeluarkan kementerian perumahan Israel soal tender pembangunan rumah ditakutkan akan mengaburkan upaya-upaya yang dilakukannya dalam meyakinkan negara-negara kekuatan dunia agar tidak menandatangani kesepakatan dengan Iran menyangkut program nuklir.
"Pada saat ini, perhatian masyarakat internasional jangan sampai beralih dari upaya utama, yakni menghindarkan Iran mendapatkan kesepakatan yang memungkinkannya meneruskan program nuklir militernya," kata Netanyahu dalam pernyataan itu.
Iran dan kekuatan-kekuatan dunia, yang sedang berunding menyangkut program nuklir Teheran, pada pekan lalu mendekati posisi untuk menyepakati sebuah perjanjian pendahuluan yang membuka jalan bagi kesepakatan yang lebih komprehensif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika