REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Di tengah kisruh pembangunan pemukiman Yahudi, tim juru runding Palestina mengundurkan diri. Pemerintah pun berjanji akan meyakinkan mereka atau terpaksa membentuk tim baru untuk perundingan damai Palestina Israel.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan mereka mundur bukan tanpa sebab. Juru runding Palestina menilai negosiasi perdamaian jalan di tempat. Apalagi Israel telah mengumumkan pembangunan pemukiman Yahudi terbaru. 

Walaupun, Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan mereka telah menghentikan rencana itu. Palestina menganggap pembangunan menandai titik terendah dari pembicaraan damai yang berlangsung sejak Juli. 

Padahal sebelumnya kedua belah pihak menilai perkembangan negosiasi sudah mengalami kemajuan yang mengesankan. Abbas, dalam sebuah wawancara dengan televisi Mesir CBC, menegaskan negosasi akan terus berjalan. Bahkan jika delegasi perdamaian Palestina tetap bersikukuh mundur.

Saat ini, ia sedang berusaha meyakinkan timnya untuk kembali ke meja perundingan. Kalaupun mereka tetap mengundurkan diri, maka Palestina akan membuat tim baru. Dalam wawancara tersebut Abbas tak menjelaskan mengenai penghentian negosiasi. 

Hanya saja ia menyatakan Palestina membutuhkan waktu sepekan untuk kembali melanjutkan pembicaraan. Rabu (13/11) kemarin, Kepala tim perundingan Palestina, Saeb Erekat tak menyatakan rencana pengunduran diri dia. Hanya saja, ia mengatakan sesi pembicaraan telah dibekukan.

Erekat justru mengatakan kenyataan yang ada negosiasi telah berhenti tanpa penyelesaian. Waktunya, menurut dia adalah sejak pekan lalu. Netanyahu, Selasa (12/11) mengatakan dia telah meminta Menteri Perumahan, Uri Ariel, mempertimbangkan kembali rencana itu. 

Ia menggaris bawahi, Ariel anggota Home Party yang pro pemukiman, menyusun rencana tanpa koordinasi. Padahal tindakan itu, ucap dia, membuat konfrontasi yang tak perlu dengan masyarakat internasional. Padahal Israel sedang berupaya membujuk masyarakat internasional untuk membuat kesepakatan yang lebih baik dengan Iran. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika