REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Afghanistan Hamid Krazai, Sabtu mengimbau Taliban dan sekutu-sekutu mereka ikut dalam pertemuan majelis mengenai perjanjian keamanan yang dapat memungkinkan pasukan Amerika Serikat tinggal di negara itu setelah tahun 2014.
Sekitar 2.500 pemimpin suku dan sipil diperkirakan akan ikut serta dalam satu pertemuan majelis yang dikenal sebagai "loya jirga" Kamis depan, untuk memutuskan apakah menyetujui rancangan Perjanjian keamanan antara Afghanistan dan Amerika Serikat.
"Kami mengundang mereka, silahkan datang ke jirga nasional Afghanistan, berikan suara anda, utarakan keberatan anda,sampaikan pandangan anda," katanya dalam satu jumpa wartawan di Kabul.
Rancangan perjanjian itu telah disiapkan di Kabul bulan lalu sewaktu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengunjungi ibu kota Afghanistan itu.Tetapi belum ada satu satu persetujuan akhir karena Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan hanya satu keputusan jirga memiliki wewenang untuk memutuskan masalah-masalah penting.
Ini termasuk satu permintaan AS untuk mempertahankan jurisdiksi hukum bagi serdadunya di Afghanistan, yang akan memberikan mereka kekebalan dari hukum Afghanistan. Permintaan muncul sebagai satu titik sulit setelah kunjungan Kerry itu.
Taliban, yang pemerintahnya digulingkan oleh satu invasi militer AS tahun 2011, menolak jirga itu dan memperingatkan para anggotanya bahwa mereka akan dihukum berat sebagai "pengkhianat" jika mereka menyetujui perjanjian itu.
Hezb-e-Islami,satu afiliasi Taliban juga menolak mengirim para anggotanya ke jirga menyebutnya "melegalisasi pendudukan Amerika Serikat".
"Perjanjian keamanan ini memiliki pendukung yang mendukungnya tanpa pertimbangan dan juga oposisi-oposisi yang menentangnya tanpa pertimbangan," kata Karzai.
Jika perjanjian itu disetujui oleh jirga dan parlemen, antara 5.000 sampai 10.000 tentara AS akan tetap berada di Afghanistan untuk membantu memerangi sisa-sisa anggota Al Qaida dan melatih tentara nasional.
Washington telah mendorong bagi perjanjian itu ditandatangani pada akhir Oktober untuk mengizinkan koalisi NATO yang dipimpin AS merencanakan penarikan 75.000 personil pasukan tempurnya pada Desember 2014.
Gagalnya perjanjian keamanan seperti itu dengan Irak tahun 2011 menyebabkan penarikan seluruh pasukan AS dari negara itu, yang kini mengalami aksi kekerasan sektarian terburuk sejak tahun 2008.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
