REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Koalisi Islam yang dipimpin Ikhwanul Muslimin mengusulkan perundingan untuk mengakhiri kerusuhan sejak penggulingan Muhammad Mursi.
Koalisi itu dalam pernyataannya menyerukan kepada semua kekuatan revolusioner, partai politik dan para tokoh patriotik ikut berdialog mengenai krisis yang terjadi sekarang.
Koalisi, yang melakukan protes setiap pekan, menekankan, mereka melakukan oposisi damai. "Kami tidak menetapkan syarat," kata Imam Youssef, seorang pemimpin partai Asala, yang adalah anggota koalisi Islam kepada AFP.
Ia mensyaratkan, perundingan harus membawa pada satu solusi yang demokratis. Koalisi pun menginginkan itu dimulai dalam dua pekan.
Koalisi siap membicarakan semua solusi yang mengantarkan pada stabilitas. Koalisi Islam bersedia menghormati tuntutan jutaan pemrotes yang turun ke jalan menyerukan penggulingan Mursi.
"Kami menginginkan satu solusi yang demokratis, dan tidak perlu diartikan kami harus berkuasa," tambahnya.
Menjawab pertanyaan apakah koalisi akan mendesak pada pemulihan kembali kekuasaan Mursi, ia mengatakan, "Kami tidak ingin mengutamakan keinginan kami sendiri."
Koalisi itu mengusulkan syarat bagi dialog itu. Termasuk pembebasan para tahanan Islam dan pembukaan kembali lembaga penyiaran Islam yang ditutup setelah penggulingan Mursi 3 Juli oleh militer.
Mereka juga mendesak militer, yang secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada satu pemerintah sipil sementara harus kembali ke barak.
Tidak seperti dengan tawaran sebelumnya, yang menetapkan pemulihan kekuasaan Mursi bagi dilakukan perundingan, koalisi samar-sama menunjuk ada tujuan akhir mereka.
Mereka menuntut kembali legitimasi konstitusi dan proses demokrasi dengan keikutsertaan semua kelompok politik. Tanpa satu kelompok memonopoli proses itu atau mengabaikan kelompok mana pun.