REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Barisan politik sayap kanan Italia pecah. Wakil Perdana Menteri (PM) Italia Angelino Alfano memutuskan untuk mempertahankan koalisi mendampingi Perdana Menteri Enrico Letta. Alfano menyatakan akan membentuk faksi politik sendiri untuk mempertahankan pemerintahan.

Keputusan Alfano menjadi petaka politik bagi People of Freedom (PDL) pimpinan Silvio Berlusconi. Alfano selama ini menjadi wakil perdana menteri sebagai kompensasi antara Letta dan PDL.

Belakangan PDL mendesak pembubaran kabinet. Berlusconi tegas menyatakan menarik mundur dukungan PDL di pemerintahan dan menolak mendukung kebijakan Letta di parlemen. 

Gertakan taipan dan politikus ternama di Ibu Kota Roma itu sempat mengancam pemilihan umum ulang di Italia. Namun, Alfano dalam pernyataan resminya mengatakan menolak pembubaran koalisi, dan menegaskan akan bertahan di pemerintahan. 

Orang terdekat Berlusconi di PDL ini menyatakan kelompok Pusat Kanan tidak akan mengikuti rencana Berlusconi.''Kelompok kami akan mengambil suara yang cukup untuk mempertahankan dan menjaga koalisi pemerintahan sampai 2015 mendatang,'' kata Alfano seperti dilansir Euronews, Ahad (17/11). 

Keputusan Alfano mendapat dukungan 23 dari 30 anggota senat PDL.Sementara 27 perwakilan PDL di parlemen juga menyatakan tidak setuju dengan Berlusoni. Reuters melansir, aksi politik Alfano sebagai pukulan telak terhadap Berlusconi. Bahkan, bekas perdana menteri Italia itu mengakui dirinya telah dikhianati. 

''Ini menyebabkan banyaknya rasa sakit,'' kata dia seperti dilansir Reuters, Ahad (17/11).

Pemerintahan Letta terancam dimakzulkan oleh parlemen akibat sistem kelola keungan negara yang amburadul. Penilaian itu digaungkan oleh Berlusconi selaku anggota parlemen dari PDL. 

Padahal PDL adalah mitra koalisi Democratic Party (PD) pendukung Letta. PDL kelompok suara terbesar kedua di Italia, setelah pemilu Februari lalu. Perimbangan suara dengan PD membuat dua sayap politik terbesar di Italia bergabung dipemerintahan. 

Bergabungnya dua partai itu dikatakan banyak pendapat membawa kompensasi politik.Sebagai ketua partai, Berlusconi terjerat dengan banyak persoalan hukum. Diantaranya persoalan penggelapan pajak. Koalisi dengan pemenang pemilu, dikatakan banyak pihak akan melindungi dirinya dari jebakan hukum. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika