REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Para pemimpin Persemakmuran, Ahad (17/11), menyinggung masalah bencana di Tacloban, Filipina. Mereka sepakat perubahan iklim menimbulkan tantangan besar bagi semua negara, terutama negara berkembang yang rentan terhadap cuaca.

Mereka mengatakan tantangan itu mesti ditangani dengan dasar prinsip dan ketentuan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan, antara lain, sejalan dengan keadilan dan kebersamaan tapi dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing yang berbeda.

"Dalam konteks ini, mereka menggaris-bawahi perlunya peningkatan satu protokol, alat hukum lain atau hasil yang disepakati dengan kekuatan hukum berdasarkan Konvensi yang dapat dilaksanakan oleh semua Pihak untuk disahkan paling lambat pada 2015," demikian pembahasan akhir Pertemuan Kepala Pemerintah Persemakmuran (CHOGM) seperti dikutip Xianhua.

Para pemimpin tersebut sepakat untuk memajukan pertimbangan bagi saran Prancis kepada Kelompok Ahli Persemakmuran mengenai Iklim, termasuk melalui konsultasi dengan mekanisme keuangan iklim yang ada, guna meneliti potensi bagi pengaturan akses sederhana bagi Semua Negara Berkembang Pulau (SIDS) dan Negara Kurang Maju (LDC).

Mereka menyerukan upaya untuk menyebar-luaskan temuan laporan itu di kalangan anggota UNFCCC dan lembaga terkait dengan pandangan memastikan keterlibatan luas mekanisme pendanaan iklim dalam upaya Persemakmuran untuk memajukan akses yang ditingkatkan ke dana iklim yang ada oleh SIDS dan LDC.

Ikuti Whatsapp Channel Republika