Senin 18 Nov 2013 17:01 WIB

Filipina Dapat Pinjaman Darurat Bank Dunia 500 Juta Dolar

Topan Haiyan porak-porandakan Filipina.
Foto: AP Photo/Aaron Favila
Topan Haiyan porak-porandakan Filipina.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Bank Dunia pada Senin (18/11) memberikan pinjaman darurat sebesar 500 juta dolar AS untuk membantu pemerintah Filipina mengembangkan rencana rekonstruksi daerah yang parah terkena topan "Haiyan", yang secara lokal disebut "Yolanda".

Bank Dunia mengatakan pinjaman darurat diberikan menyusul permintaan yang dibuat oleh pemerintah Filipina. Bank mengatakan pihaknya juga siap memberikan dukungan tambahan, termasuk melalui program bantuan tunai bersyarat yang menyediakan dana untuk keluarga miskin.

"Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam upaya memulihkan dan membangun kembali serta membantu warga Filipina memperkuat ketahanan mereka terhadap peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

Anggota tim teknis dari Bank Dunia, menurut laporan Xinhua, telah tiba di Filipina untuk membantu pemerintah menilai kerusakan dan mengumpulkan informasi untuk rencana rekonstruksi yang komprehensif.

"Mengingat skala bencana ini, negara akan membutuhkan rencana rekonstruksi jangka panjang. Kita bisa membawa pelajaran dari pekerjaan kita dalam rekonstruksi setelah bencana melanda Aceh, Haiti, dan daerah lainnya yang mungkin bisa membantu di Filipina," kata Axel van Trotsenburg, wakil presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik.

Lembaga pinjaman yang berbasis di Washington itu mengatakan akan memberikan bantuan teknis pada pilihan desain tahan bencana untuk perumahan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar umum yang dapat menahan kecepatan angin 250-280 kilometer per jam, dan melawan banjir.

Bank Dunia mengatakan, pihaknya bekerja sama dan berkoordinasi dengan komunitas pembangunan internasional di Filipina serta dengan instansi pemerintah termasuk Departemen Keuangan, Sains dan Teknologi, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan, Kantor Pertahanan Sipil serta Otoritas Ekonomi Nasional dan Pembangunan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement