CANBERRA -- Berita penyadapan terhadap para pejabat Indonesia terjadi di saat yang sulit bagi pemerintahan baru Australia, dan besar kemungkinan akan mempengaruhi usaha menghentikan arus kapal pencari suaka dari Indonesia ke Australia.
Yang diharapkan oleh Perdana Menteri Tony Aboott adalah kerjasama maksimal dari Indonesia, namun besar kemungkinan yang terjadi adalah kebalikannya.
Dubes Indonesia untuk Canberra Nadjib Riphat Kesoema dipanggil pulang untuk konsultasi dan sekarang dikhawatirkan hubungan kerjasama kedua negara akan "melambat" (go slow).
Sebelumnya, arah politik luar negeri Abbott yang menyebut "lebih ke Jakarta daripada ke Jenewa" sudah mendapatkan berbagai rintangan.
Jakarta sudah marah dengan berita yang dibocorkan oleh Edward Snowden bahwa penyadapan terhadap para politisi Indonesia terjadi, dan baru-baru ini Indonesia menolak menerima kembali kapal pencari suaka dan mengatakan Australia mengirim kembali kapal itu ke wilayah perairan Indonesia.
Sekarang muncul laporan bahwa Presiden SBY pun disadap bersama dengan beberapa menteri senior.
Tidak mengherankan bila Indonesia marah, karena bagi Presiden SBY, berita ini membuatnya dalam kedudukan sulit.
Di Jakarta, lawan politiknya mengatakan bahwa di masa lalu, Presiden SBY terlalu dekat dan bersikap lembek terhadap Australia.
Sekarang lawan politik tersebut kembali bisa menggunakan hal ini dengan mengatakan karena kelemahan itu memungkinkan Australia bisa melakukan penyadapan terhadap negara tetangga.
Presiden Yudhoyono sudah lebih dari 10 tahun menjadi teman baik bagi Australia. Dia sudah mendorong kerjasama erat antar kedua negara dan bahkan dalam masalah-masalah sulit seperti larangan ekspor ternak sampai ke masalah tahanan Australia di penjara Bali - Presiden SBY selalu mendengarkan pendapat Australia.
Presiden Yudhoyono harus melakukan sesuatu sekarang ini dan masalahnya tidak sekedar bahwa penyadapan tersebut terjadi di tahun 2009 di masa pemerintahan PM Kevin Rudd dan bukannya di bawah pemerintahan Abbott.
Australia sudah mengatakan mereka tidak pernah memberikan konfirmasi, membantah atau memberi komentar mengenai masalah-masalah intelejen.
Oleh karenanya, untuk sementara pemerintah Australia tidak akan meminta maaf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika