Sabtu 23 Nov 2013 21:56 WIB

Perjanjian Perdagangan Pasifik Ancam Pengobatan AIDS di Asia

Red:
Obat-obatan Anti-Aids
Obat-obatan Anti-Aids

NEW YORK -- Kelompok Kesehatan Masyarakat memperingatkan program AIDS di Asia dalam ancaman karena tuntutan Amerika dalam pembahasan perjanjian perdagangan Kemitraan Trans Pasifik.

12 negara, termasuk Australia saat ini tengah membahas perjanjian kerjasama perdagangan Kemitraan Trans Pasifik, perjanjian perdagangan besar baru di kawasan pasifik.

Amerika menginginkan perubahan yang akan membatasi akses bagi obat generic yang murah disejumlah negara termiskin, membiarkan jutaan orang tidak bisa berobat.

Menurut PBB, respon terhadap krisis AIDS di Asia telah membuktikan kesuksesannya. Angka infeksi AIDS baru rendah dan angka kematian juga terus menurun.

Namun kuasa hukum mengatakan sukses ini diraih dengan meluasnya pengadaan obat yang dibuat di Thailand dan India.

Sebelum pertengaha n 1990-an perjanjian PBB yang dikenal TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),  dimana perusahaan obat membolehkan obat-obatan yang lebih murah disalurkan ke negara miskin.

Meski demikian, perusahaan obat besar saat ini menuntut control yang lebih besar atas paten di bidang obat-obatan sebagai bagian dari perjanjian Kemitraan Trans Pasifik – perubahan yang oleh Rob Lake, Direktur Eksekutif  Organisasi Federasi AIDS Australia katakan dapat membatasi akses terhadap obat murah.

Pemerintah Amerika Serikat mendukung tuntutan yang diajukan perusahaan obat dalam perjanjian tersebut.

"Di Australia, kita mungkin mampu membeli obat antara $15,000 sampai $20,000 setiap tahun  untuk pengobatan  HIV," katanya.

"Perusahaan di India bisa memproduksi obat varian generic seharga $200."

Negosiasi perdagangan ini telah berjalan selama 18 bulan dan berlangsung sangat rahasia, tapi Lake menekan pemerintah Australia untuk meyakinkan pemerintah federal agar menekan Amerika Serikat.

"Obat-obatan ini merupakan obat yang digunakan seumur hidup, mereka tidak hanya berobat sesaat, ini soal pengobatan seumur hidup.  Anggaran yang harus disediakan pemerintah dalam sistem kesehatan untuk pengobatan ini sangat besar, bahkan sekitar $200 per orang."

Dia mengatakan perusahaan obat tidak boleh mengklaim perubahan atas hukum  paten sebagai sebuah keharusan.

"Keuntungan mereka milyaran, dan mereka sudah meraup keuntungan tersebut dari  negara-negara berkembang di dunia,” katanya. “Mereka tidak mengalami kerugian sama sekali.”

Juru bicara Kementerian Perdagangan Andrew Robb  mengatakan posisi Australia dalam negosiasi ini telah memasukan saran atas dampak terhadap negara-negara  berkembang.

Dia mengatakan pemerintah tengah berusaha menemukan  titik keseimbangan antara mempromosikan investasi didalam obat-obatan baru dan mendukung akses  obat-obatan yang lebih terjangkau.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement