REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM -- Administrasi Sipil, lembaga Israel yang membawahi Tepi Barat Sungai Jordan, Ahad (24/11) menyetujui pembangunan 799 rumah baru di permukiman di wilayah itu. Demikian laporan harian Ha'aretz.

Persetujuan tersebut diberikan satu pekan setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan Kementerian Perumahan untuk menghentikan pembangunan lebih dari 20.000 rumah di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Secara keseluruhan, 409 rumah akan dibangun di Permukiman Givat Ze'ev di sebelah utara Jerusalem. ''Sebagian rumah tersebut akan dibangun di Nofei Prat, tak jauh dari Jericho (Ariha), di Tepi Barat,'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta pada Senin (25/11).

Sebanyak 30 rumah di antaranya akan dibangun di Shiloh, yang juga berada di sebelah utara Jerusalem.

Keputusan Netanyahu untuk menghentikan pembangunan lebih dari 20.000 rumah yang direncanakan dibangun di wilayah yang dicaplok Israel selama Perang Timur Tengah 1967 diambil di tengah meningkatnya ketegangan dalam perundingan dengan Palestina dan kekhawatiran mengenai reaksi dari masyarakat internasional yang mengutuk perluasan permukiman.

Persetujuan pada Ahad tersebut juga diambil sehari setelah Iran menandatangani kesepakatan dengan pemimpin negara besar di dunia mengenai program nuklirnya.

Menurut satu pernyataan dari Kantor Perdana Menteri, Netanyahu --saat berbicara dengan menteri perumahan pekan lalu-- menjelaskan bentrokan yang tak perlu dengan masyarakat internasional akan menyabot upaya Israel untuk membujuk banyak negara agar mencapai kesepakatan yang lebih baik dengan Iran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika