REPUBLIKA.CO.ID,  MOSCOW — Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangai Undang-undang baru yang melarang iklan untuk aborsi. Demikian diumumkan Kremlin, Senin (25/11) kemarin, sebuah langkah yang menurut aktivis mengancam hak reproduksi kaum perempuan.

Putin telah menjadikan menurunnya populasi di Rusia pasca-Soviet sebagai prioritas dalam 14 tahun masa kepemimpinannya, dan memuji yang ia sebut sebagai nilai-nilai tradisional dan menjadikan Gereja Ortodoks Rusia sebagai panduan moral. Undang-undang yang ia tandatangani tahun ini mengundang berbagai kritik dari Barat karena dipandang mendiskriminasikan kaum homoseksual.

Kontrasepsi yang tersedia lebih luas dan kebangkitan kembali nilai-nilai agamis setelah jatuhnya Soviet pada tahun 1991 telah mengurangi jumlah aborsi, tapi Rusia tetap menjadi negara dengan kasus aborsi terbanyak. Pengguguran janin tetap menjadi metode kontrasepsi yang paling populer.

Pemerintah Rusia kini mendanai kampanye anti-aborsi dan menawarkan insentif finansial untuk pasangan yang memiliki lebih dari satu anak.

Pelarangan iklan aborsi bukanlah "awal pembatasan hak-hak [reproduksi] perempuan, melainkan kelanjutan proses yang sudah dimulai pada 2011," ujar aktivis hak-hak perempuan Olgerta Kharitonova seperti dilansir voanews.com, Selasa (26/11).

Yang ia maksudkan adalah peraturan yang melarang aborsi setelah 12 minggu kehamilan pada kasus kebanyakan dan keharusan untuk menunggu setidaknya 48 jam sebelum melakukan aborsi.  Sebuah usulan yang kini sedang digodok anggota parlemen Rusia akan dapat membuat prosedur aborsi tidak lagi ditanggung oleh asuransi kesehatan di negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika