REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB pada Rabu (27/11) menyeru Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) agar segera melakukan tindakan sehubungan dengan laporan mengenai hilangnya atau dibunuhnya pemuda dan anak-anak di Ibu Kota negeri itu, Kinshasa.

"Menurut keterangan yang diterima, yang saat ini sedang diperiksa, sedikitnya 20 orang, termasuk 12 anak kecil, dilaporkan telah dibunuh," demikian isi siaran pers yang dikeluarkan oleh Dana Anak PBB (UNICEF) dan Misi Pemelihara Perdamaian PBB di DRC (MONUSCO).

"Penyelidikan harus dilakukan oleh lembaga kehakiman sehingga mereka yang bertanggung-jawab atas perbuatan ini bisa diseret ke pengadilan, sejalan dengan Hukum Pidana Kongo," katanya.

Kedua organisasi tersebut menyatakan "laporan yang mengkhawatirkan" itu bersamaan dengan dimulainya Operasi Likofi (Pukulan di Lingala) berlangsung dari 15 November sampai 15 Februari tahun depan oleh Pemerintah Kongo guna mencegah kejahatan kota, kata siaran pers tersebut.

"UNICEF dan MONUSCO menyerukan langkah segera mesti dilakukan oleh Pemerintah Kongo guna mengakhiri tindakan semacam itu," kata siaran pers tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Kedua organisasi tersebut menyatakan pemerintah harus, dalam segala kondisi, menjamin hak asasi manusia dilindungi dan anak-anak mendapat perlindungan khusus, sejalan dengan hukum Kongo dan konvensi serta kesepakatan internasional.

"PBB kembali menyampaikan kesediaannya untuk mendukung Pemerintah Kongo dalam mencari penyelesaian langgeng bagi masalah yang berkaitan dengan penyatuan kembali sosial anak-anak dan generasi muda," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika