REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- AS pada Senin (2/12) mendesak para pemimpin Ukraina agar menghormati hak kebebasan berbicara rakyat dan menyatakan kekerasan terhadap demonstran di Kiev "tak bisa diterima".

"Kekerasan oleh lembaga pemerintah terhadap demonstran damai di Kiev pada Sabtu pagi (30/11) tak bisa diterima," kata Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney.

Unjuk-rasa besar mengguncang Ibu Kota Ukraina, Kiev, saat puluhan ribu orang turun ke jalan pada akhir pekan guna memprotes keputusan Presiden Viktor Yanukovych untuk membekukan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa (UE).

Ribuan demonstran menyerbu gedung administrasi presiden dan kantor wali kota Kiev, sehingga memicu bentrokan antara polisi dan pemrotes dan membuat 53 demonstran cedera, kata Departemen Perawaran Kesehatan Pemerintah Kiev.

"Kami mendesak para pemimpin Ukraina agar menghormati hak rakyat mengenai kebebasan berpendapat dan berkumpul," kata Carney dalam taklimat harian di Gedung Putih, sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Juru Bicara tersebut menambahkan Amerika Serikat tak menganggap demonstrasi itu sebagai upaya kudeta.

Protes pada Ahad dilaporkan sebagai yang terbesar sejak pawai dimulai pada 21 November, saat Ukraina secara tiba-tiba mengumumkan pemerintah menangguhkan penandatanganan kesepakatan tersebut.

Kiev mulanya dijadwalkan menandatangani kesepakatan politik-ekonomi dengan UE dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Kemitraan Timur di Lithuania pada 28-29 November. Namun Pemerintah Ukraina malahlebih memilih hubungan dagang yang lebih erat dengan Rusia.

"Kami terus mendukung aspirasi rakyat Ukraina untuk mewujudkan demokrasi makmur Eropa. Penyatuan Eropa adalah jalur paling pasti bagi pertumbuhan ekonomi dan untuk memperkokoh demokrasi di Ukraina," kata Carney.

Ikuti Whatsapp Channel Republika