REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ribuan demonstran anti-Pemerintah Ukraina yang berkumpul di luar gedung parlemen terus berteriak revolusi. Sementara di dalam gedung parlemen, kelompok oposisi bersiap mengantarkan mosi tidak percaya pada pemerintah.
Parlemen, Selasa (3/12) memulai sesi dengar pendapat dengan membahas kekerasan dan kekacauan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Khususnya demonstrasi berskala besar mengecam keputusan Presiden Viktor Yanukovych.
Yanukovych memang mengambil keputusan untuk menunda kesepakatan dengan Uni Eropa. Sedangkan kekerasan terjadi ketika polisi anti huru-hara berusaha membubarkan kerumunan massa dengan menggunakan pentungan. Para jurnalis, dikutip dari BBC, yakin oposisi tak mungkin memenangkan suara untuk mengajukan mosi tidak percaya. Hanya saja oposisi mampu mempertahankan tekanan kepada pemerintah.
Sementara itu Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov menyatakan oposisi memiliki mimpi untuk bisa menggulingkan segala tatanan yang ada.Salah satunya, ungkap dia, dengan meningkatnya aksi protes, ada tanda-tanda oposisi akan melakukan kudeta. Ia pun menyatakan meski pemerintah tenang namun takkan membiarkan kudeta itu benar terjadi.
Pemerintah pun mengetahui ada rencana untuk merebut gedung parlemen. Hanya Amerika Serikat yakin itu takkan terjadi. Juru bicara Gedung Putih, Jay Carney, mengatakan AS takkan salah menanggapi demonstrasi damai dengan rencana kudeta. Namun AS tak bisa menerima kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian Sabtu malam pekan lalu.
Sedangkan Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan peristiwa di Ukraina lebih mirip pogrom daripada revolusi. Pogrom sendiri adalah bahasa Rusia yang bermakna sebuah aksi kekerasan massa yang direncanakan atau pembunuhan massal berencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
