REPUBLIKA.CO.ID, NOUKCHOTT -- Partai yang berkuasa di Mauritania telah meraih suara mayoritas dalam pemilihan anggota legislatif dan lokal, sementara satu partai Islam berada di posisi kedua, kata komisi pemilihan umum, Selasa (3/12).

Uni untuk Republik (UPR) meraih 56 dari 121 kursi atau 46 persen suara dalam pemilihan babak pertama. Sebanyak 26 kursi lagi akan diperebutkan pada pemungutan suara babak kedua 7 Desember. Partai Tewassoul dari kelompok Islam yang diamati secara ketat karena mengikuti pemilihan untuk pertama kali meraih 12 kursi, menurut hasil pemilihan itu.

Tewassoul, satu-satunya anggota Koordinasi Oposisi Demokrasi (COD) yang beranggotakan 11 partai yang menentang boikot pemilihan umum, telah menyatakan bahwa pemilihan itu diwarnai oleh kecurangan. Tiga partai lain oposisi meraih sebanyak 19 kursi dalam pemilihan lokal dan parlemen pertama di negara Afrika Barat itu sejak 2006.

Sisa 34 kursi, menurut laporan AFP yang dikutip Rabu (4/12), dibagi di antara 14 partai kecil yang bersekutu dengan partai yang berkuasa, menyerahkannya di bawah kendali kuat parlemen.

COD pada Senin menyerukan penundaan pemilihan, yang berlangsung setelah unjuk rasa selama berbulan-bulan terhadap pelaksanaan pemungutan suara.

Mauritania merdeka dari Prancis pada 1960 dan berada di bawah pemerintahan satu partai Moktar Ould Daddah, yang digulingkan pada 1978. Penguasa militer silih berganti memerintah hingga pemilihan multipartai pertama tahun 1992. Pemungutan suara itu dilihat sebagai ujian kekuatan Mohamed Ould Abdel Aziz lima tahun setelah ia naik ke tampuk kekuasaan dalam kudeta dan empat tahun setelah dia menang dalam pemilihan presiden.

Republik yang mayoritas berpenduduk Msulim itu adalah koloni Prancis di tepi barat gurun Sahara. Letaknya strategis dalam memerangi kelompok-kelompok yang terkait Alqaidah di perbatasannya dan juga di Mali, tetangganya, dan di sepanjang kawasan Sahel Afrika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika