REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- PM Australia Tony Abbott membela penggeledahan dinas intelijen ke kantor pengacara yang membela Timor Leste dalam kasus mata-mata. Oleh Canberra, tindakan itu diklaim karena keamanan nasional.
Pemerintah Abbott dikecam setelah kantor pengacara Bernard Collaery digeledah dinas rahasia dalam negeri Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO) kemarin Selasa dan menyita sejumlah dokumen hukum.
Collaery mewakili pemerintah Timor Leste dalam sidang arbitrase internasional di Den Haag dengan tuduhan Australia melakukan spionase mengenai kesepakatan Laut Timor yang kontroversial. Penggeladahan ini disebut sebagai strategi menjelang dengar pendapat kasus ini Kamis esok.
"Kami tak mengintervensi kasus tapi kami selalu bertindak untuk menjamin bahwa keamanan nasional kita benar-benar terjamin, itu saja yang kami lakukan," kata Abbott.
Kubu oposisi mendesak Jaksa Agung George Brandis untuk menjelaskan penggeledahan tanpa surat perintah ini. Di parlemen, Brandis membenarkan, data yang diambil adalah milik Collaery dan seorang mantan agen rahasia Dinas Intelijen Australia untuk luar negeri (ASIS).
"Surat perintah penggeledahan dikeluarkan atas saran dan permintaan ASIO demi melindungi keamanan nasional Australia," kata Brandis.
Pensiunan ASIS yang menjadi whistleblower itu adalah saksi kunci Collaery yang akan membenarkan kalau dinas rahasia Australia telah menggunakan proyek bantuan Australia untuk renovasi kantor kabinet Timor Leste. Kantor itu digunakan sebagai front penginstal perangkat pengupingan di dalam dinding kantor itu selama perjanjian kesepakatan gas pada 2004.
Timor Leste menuduh Australia melakukan mata-mata demi mendapatkan keuntungan komersial selama negosiasi Pengaturan Maritim di Laut Timor (CMATS).
Negeri itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Timor Leste meminta kontrak bagi hasil 50-50 dalam pengelolaan ladang gas senilai 36 miliar dolar AS antara kedua negara dibatalkan.
"Jika ini terjadi di Wall Street, orang bisa dijebloskan ke penjara. Ini inside trading untuk mendapatkan keuntungan ekstra. Ini tak ada kaitannya dengan melindungi negara kita," kata Collaery seperti dikutip AFP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika