REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra pada Ahad (8/12) mengatakan siap mundur atau membubarkan parlemen guna mengakhiri gejolak politik di negaranya. "Tapi, pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari dari pembubaran parlemen," katanya.

Yingluck menambahkan bahwa dia tidak ingin melihat partai-partai memboikot pemilu dan menyebabkan kudeta militer, seperti apa yang terjadi pada tahun 2006. "Jika unjukrasa menentang pemerintah menolak tawaran itu, kebuntuan politik akan berlangsung lebih lama," kata Yingluck.

Yingluck pada Sabtu (7/12) menegaskan bahwa dia masih terbuka untuk bernegosiasi dengan pemimpin protes Suthep Thaugsuban. Tetapi Suthep sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Yingluck atau pembubaran parlemen tidak akan mengakhiri protes.

Suthep mengusulkan pembentukan dewan rakyat untuk memerintah negara, yang memberhentikan Yingluck sebagai tidak layak berdasarkan konstitusi. Dia pada Jumat (6/12) malam menyerukan rakyat di seluruh negeri untuk bergabung dengan unjuk rasa besar-besaran pada 9 Desember, yang katanya akan menjadi berakhirnya pemerintah.

Mulai pukul 09.39 waktu setempat semua pengunjuk rasa akan bergerak menuju Gedung Pemerintah dalam upaya terakhir untuk menggulingkan pemerintah. "Upaya maksimal akan dilakukan untuk melindungi Gedung Pemerintah secara damai," kata Yingluck.

Menjelang final, polisi sudah mulai mendirikan barikade-barikade di sekitar gedung-gedung utama pemerintah. Ribuan polisi akan dikerahkan pada Senin, menurut Kepala Dewan Keamanan Nasional Paradorn Pattnatabut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika