REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Mantan presiden Timor Timur Jose Ramos-Horta memperingatkan Australia untuk tidak meremehkan kerusakan akibat dugaan penyadapan yang diakui telah membuat marah negaranya.
Australia diduga menggunakan program bantuan sebagai selubung menempatkan alat penyadap di kantor perdana menteri Timor Timur serta di ruang sidang kabinet selama berlangsung perundingan kesepakatan gas Laut Timor pada 2004.
Timor Timur membawa kasus sengketa ke Denhaag terhadap Canberra, dengan menuduh Australia telah melakukan kegiatan mata-mata untuk mendapatkan keuntungan komersil serta berupaya membuat kesepakatan pembagian keuntungan 50-50 dari nilai 40 miliar dolar Australia (Rp 434 triliun) yang telah ditandatangani menjadi buyar.
Ramos-Horta, yang sekarang menjabat sebagai utusan khusus sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan dirinya pada saat itu tidak tahu bahwa Australia akan menyalahi kantor-kantor mereka.
"Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan Australia untuk membangun kepercayaan di antara rakyat atau pemimpin Timor Timur. Saya berharap Australia tidak menyepelekan kemarahan ini, kekecewaan bahwa mereka melakukan kegiatan mata-mata, spionase yang telah disebabkannya terhadap Indonesia dan Timor Leste," katanya.
Australia juga dituduh menyadap telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, isterinya serta sejumlah orang dekatnya tahun 2009.
Ramos-Horta mengatakan akan bisa dimengerti jika Canberra memata-matai negara-negara seperti Korea Utara, tapi bukan negara-negara tetangga dan sekutunya.
"Ketika mereka mencoba mencuri dengar percakapan telepon presiden Indonesia, yang merupakan negara sahabat, atau isterinya, atau ketika mereka memata-matai negara sahabat seperti Timor-Leste, yang dibantu Australia menjadi merdeka pada tahun 1999 dan dianggap Australia sebagai sahabat, wah ini betul-betul menyepelekan hubungan kita yang telah berjalan selama 10 tahun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
