REPUBLIKA.CO.ID, AMERIKA -– Semakin memanasnya hubungan pemerintahan Ukraina dengan para demonstran, membuat Amerika mempertimbangkan sanksi untuk Ukraina. Pasalnya, pemerintah Ukraina telah menggunakan aparat bersenjata untuk membubarkan para demonstran di titik utama, Independence Square.
Pemerintah Amerika mempertimbangkan sanksi-sanksi yang akan diberikan menyusul krisis politik Ukraina yang terus terjadi. Sebelumnya, Amerika telah memberikan peringatan agar pemerintah Ukraina tidak menggunakan angkatan bersenjata untuk melawan para demonstran.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan hukuman bagi Ukraina. “Tapi saya tidak akan mengatakannya lebih detail,” katanya. Ia melanjutkan terdapat beberapa poin terkait hal itu, namun pihaknya tidak akan fokus pada hal tersebut saat ini.
Menurut Pejabat Amerika, Menteri Pertahanan Ukraina, Pavlo Lebedyev, menyatakan tidak akan menggunakan angkatan bersenjata untuk membubarkan para demonstran. Lebedyev yang menghubungi Menteri Pertahanan Amerika, Chuck Hagel, menegaskan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat campur tangan dari pihak angkatan bersenjata dalam membubarkan para demonstran.
Demonstrasi yang dilakukan selama berminggu-minggu di pusat Kiev menyebabkan negara yang memiliki 46 juta penduduk itu lumpuh. Sementara itu, menurut laporan BBC, yang dikutip Kamis (12/12), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, dan Asisten Menteri Luar Negeri, Victoria Nuland, berada di Kiev pada Rabu lalu dan menemui para demonstran.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, menyatakan keprihatinannya atas keputusan Ukraina menerjunkan aparat keamanannya untuk melawan aksi damai para demonstran menggunakan berbagai alat berat seperti buldozer dan tongkat. Kepolisian membubarkan secara paksa tenda-tenda para demonstran di Independence Square pada Rabu pagi. Hal tersebut dilakukan agar jalan utama dapat dilalui untuk arus lalu lintas.
Presiden Viktor Yanukovych mengajak semua kalangan termasuk para oposisi untuk membahas solusi dari krisis politik yang sedang terjadi. “Demi tercapai kesepakatan, saya berharap kita dapat berkomunikasi dan tidak bergabung mengikuti konfrontasi serta ultimatum,” kata Presiden di websitenya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika