REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Oposisi Thailand bertemu Sabtu untuk mempertimbangkan boikot pemilihan mendatang yang diselenggarakan saat negara dilanda krisis politik. Sementara para demonstran menyiapkan pawai-pawai yang bertujuan menggulingkan pemerintah.

Partai Demokrat yang berposisi seluruh anggota parlemennya telah mengundurkan diri secara massal. Mereka bergabung dengan demonstran dan  dijadwalkan mengadakan pembicaraan apakah akan berpartisipasi dalam pemilihan 2 Februari yang diajukan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Demonstrasi berlangsung selama beberapa pekan di jalan-jalan Bangkok. Para pemerotes menyerbu gedung-gedung pemerintah dan berkumpul dalam jumlah ribuan.

Protes-protes menyerukan demokrasi telah ditanggalkan dan mereka menuntut mundur Yingluck dan pengaruh kakaknya Thaksin--mantan perdana menteri yang digulingkan. Thaksin memperoleh dukungan dari kaum miskin di selatan Thailand, kelas menengah Bangkok dan elit.

Para pengamat mengatakan pemilihan menimbulkan dilema bagi kelompok Demokrat -- partai tertua di Thailand yang belum pernah menang dalam pemilihan dengan suara mayoritas selama dua dekade terakhir.

Kalau memboikot pemilihan, partai itu terancam tidak ikut dalam proses politik, sementara keputusan ikut pemilihan akan tak sejalan dengan para pemerotes yang bertekad menggagalkan pemungutan suara itu.

Sebanyak 200 anggota partai mulai pertemuan Sabtu siang, kata Ongart Klampaiboon, wakil pemimpin oposisi, dan menambahkan bahwa dia tak yakin berapa lama pembicaraan akan berlangsung membahas hal tersebut.

"Saya pikir pertemuan akan memakan waktu, tapi kami akan membuat keputusan," katanya. Ia menyebut anggota partai tampak terbelah  mengenai soal apakah akan mengikuti pemilihan itu.

Demokrat pada Senin mengirim sepucuk surat kepada partai-partai lain meminta penundaan pemilihan karena protes-protes sedang berlangsung, kata Ongart. Tapi partai berkuasa Puea Thai, yang diperkirakan menang dalam pemilihan, menolak permintaan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika