REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Para menteri luar negeri Arab menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab atas kendala yang dihadapi proses perdamaian Timur Tengah melalui perluasan pembangunan pemukiman terus menerus dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina yang tak bersenjata.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan luar biasa mereka yang diminta oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Pertemuan digelar di markas Liga Arab di Kairo pada Sabtu.
Para menteri luar negeri Arab meminta Amerika Serikat, sponsor perundingan yang sedang berlangsung, menekan Israel agar menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman di tanah yang diduduki. Langkah tersebut demi membuat ruang untuk mencapai perdamaian yang dicita-citakan.
Mereka juga memperingatkan terhadap bahaya kebijakan Israel yang dilakukan terus-menerus. Mereka menilai praktek serta agresi Israel terhadap rakyat Palestina dapat merusak perundingan perdamaian.
Pembicaraan telah berulang kali terhambat oleh perluasan permukiman Israel yang ditampik Palestina karena hal itu justru membuat masalah baru. Ini mengingat wilayah yang Israel duduki adalah bakal wilayah negara Palestina merdeka.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Rabu bersumpah bahwa dia akan melanjutkan pembangunan permukiman menyusul laporan-laporan tekanan Amerika Serikat menjelang putaran baru pembebasan tahanan Palestina yang akan dilakukan pada bulan ini.
"Kami tidak akan berhenti, bahkan untuk sesaat, membangun negara kita dan menjadi kuat serta mengembangkan perusahaan permukiman," katanya kepada anggota faksi Likud sayap kanannya dalam tanggapan yang disiarkan radio militer pada Kamis.
Tanggapan Netanyahu itu disampaikan pada Rabu malam ketika Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, berjuang bagi kelangsungan perundingan perdamaian Israel dengan Palestina yang diluncurkan pada akhir Juli tetapi mengalami ketegangan parah karena pembangunan pemukiman oleh Israel.