REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pejabat senior Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa mengingatkan bahwa pembantaian etnis yang dilakukan di Sudan Selatan dapat memicu kejahatan perang terhadap kemanusiaan yang dapat diadili dengan hukum internasional.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon telah mengatakan bahwa laporan tentang adanya pembantaian di negara tersebut akan diselidiki. Kini dua pejabat senior hak asasi manusia PBB mengatakan bukti tentang kejahatan perang tersebut semakin jelas.

"Kami sangat khawatir tentang laporan serangan yang melibatkan etnis, termasuk di Juba dan Jonglei, serta meningkatnya resiko kekerasan antar kelompok," kata mereka.

"Sebagai tambahan, serangan terhadap warga sipil dan staf PBB, seperti yang terjadi di dua tempat tersebut, dapat dijadikan bukti kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan," katanya.

Peringatan tersebut dikemukakan oleh Adama Dieng, penasihat Ban urusan pencegahan genosida, dan Jennifer Welsh, penasihatnya. Kedua pejabat PBB itu juga menambah seruan internasional terhadap Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, dan seterunya, wakil presiden yang dipecat Riek Machar, untuk menegosiasikan gencatan senjata.

Pekan lalu, rivalitas antara keduanya meletus dalam bentrokan yang melibatkan para pendukung bersenjata masing-masing. Sejumlah laporan juga menyebutkan adanya kekerasan dan kejahatan antara kelompok entis Dinka dan Nuer.

Dua tentara penjaga perdamaian PBB dari India dan puluhan warga Dina terbunuh pada Kamis ketika sekelompok pria bersenjata Nuer menyerang markas PBB di Jonglei. Sedikitnya lebih dari 500 orang tewas dalam konflik tersebut, berdasarkan perhitungan resmi, dan ribuan orang lainnya terpaksa mengungsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika