REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Selasa menyetujui tambahan hampir dua kali lipat ukuran pasukan penjaga perdamaian di Sudan Selatan yang bermasalah, dengan hampir 6.000 tentara dan polisi.
Sekjen PBB Ban Ki-moon telah menyerukan kekuatan UNMISS ditingkatkan untuk melawan wabah besar kekerasan, dan negara-negara anggota sepakat untuk meningkatkan kontingen militer menjadi 12.500 tentara.
Penyebaran polisi sipil paralel akan mencapai 1.323 personil.
Tetapi pemungutan suara hanya meningkatkan ukuran maksimum pasukan yang diizinkan.
Anggota-anggota Dewan harus masih melakukan komitmen lebih banyak pasukan kepada komando PBB, dan Ban memperingatkan ini "akan tidak terjadi dalam semalam."
Sementara itu, anggota Dewan menuntut diakhirinya permusuhan antara pasukan yang setia kepada Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan saingannya wakil presiden Riek Machar yang digulingkan.
Resolusi itu menyatakan "peringatan penting dan keprihatinan mengenai cepat memburuknya keamanan dan krisis kemanusiaan" serta memperingatkan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang harus bertanggung jawab.
Dewan 15 anggota diamanatkan Ban untuk melaporkan kembali kepada mereka mengenai penyebaran dan setiap pasukan tambahan permintaan dalam waktu 15 hari.
Dua penjaga perdamaian India tewas pada Kamis ketika anggota kelompok bersenjata etnis Nuer menyerang sebuah kamp perlindungan PBB Dinkas melarikan diri dari pertempuran .
Pada Selasa, para pejabat PBB mengatakan mereka sedang menyelidiki pembantaian yang bisa mencapai "kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan." Seorang utusan senior Sudan mengatakan korban tewas mencapai ribuan.
Dalam resolusi mereka, para anggota Dewan Keamanan menuduh semua pihak dalam konflik melakukan pelanggaran, termasuk kelompok-kelompok bersenjata dan pasukan keamanan nasional.
"Kita tidak akan mampu melindungi setiap warga sipil yang membutuhkan di Sudan Selatan," kata Ban. Dia memperingatkan: "Parap pihak bertanggung jawab untuk mengakhiri konflik."
"Ini adalah krisis politik yang membutuhkan solusi politik damai.
Di musim ini damai, saya mendorong para pemimpin Sudan Selatan untuk bertindak demi perdamaian. Menghentikan kekerasan.Memulai dialog," pintanya.
"Pertahankan kebanggaan dan dan negara anda yang baru merdeka ini."
Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya pada Juni 2011, negara termuda di dunia, lahir dari dekade-panjang perjuangan berdarah untuk kemerdekaan dari Sudan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika