REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Parlemen Iran Selasa (24/12) lalu, mempertimbangkan usulan untuk memilih kota lain sebagai ibukota negara. Usulan ini berpotensi memindahkan pusat pemerintahan dari kota yang penuh sesak dan tercemar di Teheran ke kota lain, namun hal tersebut ditentang pemerintah.
Kantor berita resmi Iran IRNA mengatakan, anggota parlemen telah menerima garis besar proposal mengenai pemindahan ibukota negara. Sekitar 110 dari 214 anggota menyatakan dukungannya. Berdasarkan program tersebut, dewan akan mengatur dan menghabiskan waktu sekitar dua tahun untuk mempelajari lokasi alternatif terbaik.
Beberapa kota di bagian tengah dan barat Iran telah menyatakan ingin kesediaannya.Para pendukung rencana percaya, Teheran yang dihuni 12 juta orang sudah tak lagi bisa mendukung ibukota. Teheran telah menunjukkan adanya polusi berat, kemacetan lalu lintas bahkan beresiko gempa bumi.
Namun memindahkan ibukota tampaknya perlu biaya besar. Wakil Presiden Iran Muhammad Ali Ansari yang mengurus parlemen, justru menentang rencana anggota parlemen tersebut. Menurutnya tak mungkin memutuskan pemindahan ibukota tanpa berkonsultasi dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei. "Rencana ini memang tak praktis," kata dia.
Analis Politik Ekonomi Saeed Leilaz juga mengatakan, rencana ini tak layak. Menurutnya pemindahan ibukota akan menelan biaya puluhan miliar dolar AS. Padahal pemerintah sendiri belum cukup membayar gaji bulanan staf-stafnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika