REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan,mengatakan tidak akan menutup-nutupi kasus korupsi di pemerintahannya. Akibat terungkapnya kasus korupsi di pemerintahannya, ia didesak mundur oleh warga Turki.
Erdogan baru-baru ini memecat anggota polisi yang melakukan investigasi atas kasus korupsi itu. Sebanyak 70 orang anggota kepolisian yang terlibat dalam investigasi itu telah dicopot dari jabatannya,termasuk kepala kepolisian Istanbul. Hal tersebut memicu demonstrasi oleh masyarakat Turki.
Dalam skandal korupsi tersebut, sebanyak 24 orang telah ditahan termasuk pimpinan bank negara Halkbank, dan dua putra dari Menteri Dalam Negeri Turki Muammer Guler, dan Menteri Ekonomi Zafer Caglayan.
Menurut Erdogan penyelidikan atas kasus korupsi itu merupakan bentuk perlawanan kepada negara. Warga Turki yang menilai tindakan otoriter Erdogan dan partainya itu pun geram.
Sementara itu, Presiden Abdullah Gul, terlihat berusaha untuk menenangkan kondisi pemerintahannya tersebut. “Turki bukanlah negara yang sama dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Banyak perubahan yang telah terjadi di negeri ini, baik dalam pemerintahan dan hukum, ”katanya ketika menanggapi kasus korupsi itu.
Lanjutnya, apabila terjadi korupsi dalam sebuah negara yang telah melakukan reformasi itu, maka pemerintahan tidak akan menutup-nutupi. “Sistem hukum peradilan itu independen dan obyektif. Demokrasi akan melakukan peradilan dengan standar hukum yang berlaku,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
