REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir yang didukung militer hari Rabu (25/12) waktu setempat mengumumkan Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kubu Presiden terguling Muhammad Mursi, sebagai sebuah kelompok teroris.

Deputi Perdana Menteri Hossam Eissa mengatakan bahwa kelompok pergerakan itu dinyatakan sebagai kelompok teroris. Sedangkan Menteri Solidaritas Sosial Ahmed al-Borei menyatakan pemerintah melarang semua kegiatannya, termasuk aksi demonstrasi.

Keputusan itu diyakini akan mempercepat operasi penumpasan kelompok yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang tu, sebagian besar militan, dalam bentrokan-bentrokan di jalan dan ribuan orang ditahan sejak penggulingan Mursi oleh militer pada bulan Juli lalu.

Keputusan itu disampaikan sehari setelah serangan bom mobil bunuh diri terhadap kantor polisi menewaskan 15 orang, yang diklaim oleh sebuah kelompok Sinai dan dikecam oleh Ikhwanul Muslimin.

Para pendukung Mursi, yang terus melakukan demonstrasi hampir setiap hari untuk menuntut pemulihan kekuasaannya, berjanji melanjutkan protes-protes damai.

Eissa mengatakan, pemerintah memutuskan akan menghukum, sesuai dengan hukum, siapa pun yang menjadi anggota kelompok ini atau tetap menjadi anggotanya setelah keputusan itu disahkan.

Mesir akan memberi tahu negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian anti-terorisme 1998 mengenai keputusan tersebut.

Militan meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan setelah militer menggulingkan Presiden Mesir Mursi pada 3 Juli lalu. Penumpasan militan yang dilakukan kemudian di Mesir menewaskan ratusan orang dan lebih dari 2.000 ditangkap di berbagai penjuru negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika