REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Tak terlihat adanya tanda Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan bakal mundur dari jabatannya. Meski pun massa antipemerintah dan mantan menteri lingkungan Erdogan Bayraktar memintanya turun.

Korupsi dengan cepat menjadi tantangan bagi pemerintahan Erdogan. Ia menyebut skandal ini sebagai 'operasi kotor' yang menggerogoti pemerintahan dan menghambat kemajuan Turki.

Aljazeera melansir, pemerintah Turki mengganti puluhan pejabat kepolisian, termasuk Kepala Kepolisian Ankara. Tindakan itu diambil beberapa jam setelah hasil investigasi keluar dan menyatakan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Erdogan mengatakan, para petinggi kepolisian itu menyalahgunakan wewenang mereka.

Investigasi diyakini berkaitan dengan ketegangan yang terjadi antara gerakan yang dibentuk tokoh Turki yang menetap di AS Fethullah Gulen dan partai AKP yang menjadi basis politik Erdogan. Gulen pernah menjadi salah satu tokoh di AKP dan membantu dalam tiga pemilu sejak 2002.

Ketegangan yang terjadi dan terus meningkat beberapa bulan terakhir juga dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk menghapus sekolah dasar swasta. Gulen diketahui memiliki jaringan yang kuat atas sekolah semacam itu.

Baru-baru ini Erdogan juga mengatakan dalang di balik kasus korupsi tingkat tinggi ini ingin mendirikan negara dalam negara. Kalimat itu ditujukan kepada loyalis Gulen yang memiliki pengaruh di kehakiman dan kepolisian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika